RENJA

RENCANA KERJA

KEPOLISIAN RESOR TABANAN

TAHUN ANGGARAN 2019

LATAR BELAKANG

  1. Kondisi Umum

             Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Polri dalam menyusun Rencana Kerjanya bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia. Rencana Kerja Polres Tabanan tahun 2019 disusun dengan memperhatikan pembangunan keamanan demi terwujudnya Polri yang semakin profeisonal, modern dan terpercaya (Promoter) guna mendukung guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian dengan berazaskan gotong royong didukung sumberdaya manusia berkualitas serta berkemampuan guna menghadapi tugas tugas Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Rencana Kerja Polres Tabanan tahun 2019 adalah merupakan iplementasi kebijakan pemerintah “ Nawa Cita “ dan Rencana Strategis Polres Tabanan tahun 2015- 2019 yang mana tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahap ke 5 yaitu “Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personil Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional” dengan sasaran yang akan dicapai diantaranya :

a)        terpenuhinya kebutuhan minimal alat materiil khusus (almatsus) Polres Tabanan;

b)        menyelenggarakan rekruitmen tahap awal anggota Polri di wilayah hukum Polres Tabanan melalui pembinaan bekesinambungan bagi putra putri berprestasi untuk mempertahankan postur ratio jumlah Polri terhadap pertumbuhan penduduk yaitu 1:315;

c)        melanjutkan reformasi birokrasi Polri di Polres Tabanan yang telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh pelaksana kegiatan RBP termasuk manajemen kinerja;

d)        membentuk tim penertib internal anti korupsi di wilayah hukum Polres Tabanan yang melibatkan Bag Sumda, Siwas, Sie Propam dalam rangka melaksanakan revolusi mental anggota Polri;

e)        menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan Kapolres Tabanan yang berlaku di lingkungan Polres Tabanan serta meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Tabanan;

f)         memaksimalkan Humas Polres Tabanan sebagai pembentukan citra Polri ( Image Building ) melalui media masa, sosial, penerangan kedalam dan sebagai bentuk publikasi berbagai keberhasilan Polres Tabanan guna memperoleh legitimasi yang kuat;

g)        meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas masyarakat Tabanan guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas;

h)       memberikan kesempatan kepada Brigadir yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan S1 Ilmu Kepolisian di STIK-PTIK;

i)         meningkatkan kemampuan penanganan terorisme personel Reskrim Polres Tabanan dan jajarannya dengan upaya pencegahan dan deradikalisasi yang berkerjasama dengan BNPT dan instansi terkait lainnya;

j)          menyusun alokasi anggaran, sarana dan prasarana Polres Tabanan dalam rangka persiapan Pemilu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Persiden tahun 2019 serta peningkatan kemampuan personel satuan Polres Tabanan;

k)          terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima diseluruh titik pelayanan masyarakat diwilayah hukum Polres Tabanan sampai jajaran terkecil yang dibuktikan dengan hasil kuisioner indek kepuasan masyarakat yang disebar pada sentra sentra kegiatan masyarakat.

Sasaran strategis Polres Tabanan merupakan penjabaran kebijakan pemerintah pusat Nawa Cita, Visi Polri Promoter dan kebijakan pemeritah Kabupaten Tabanan yaitu   “Tabanan Serasi” merupakan momentum yang  -

sangat baik dan sangat menentukan suksesnya Renstra Polres Tabanan 2015 – 2019tahap capaian ke 5 tahun 2019 dalam mewujudkan capaian pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pencapaian dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian Turwali, Pembinaan masyarakat / Potkam, Lidikpamgal intelkam, Lidik Sidik tidak pidana, dan pemberantasan narkoba serta pengamanan kegiatan masyarakat seperti pengamanan hari – hari besar keagamaan, hari – hari besar Nasional dan pengamanan sentra – sentra kegiatan publik, serta memback up Polda Bali dalam rangka pengamanan event– eventinternasional, antisipasi ancaman terorisme menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan ditandai dengan semakin kondusifnya situasi Kamtibmas diwilayah Hukum Polres Tabanan, serta semakin meningkatnya penilaian positif masyarakat terkait dengan pelayanan Kepolisian. Polrers Tabanan dalam kebijakannya senantiasa mengarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik ( public truss ) yang besifat terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Good Gevernence dan upaya mencapai service quality, menciptakan rasa aman dimasyarakat guna mendukung pembanguan nasional.

Keberhasilan ini diraih berkat kerja keras seluruh angota Polri Polres Tabanan dan didukung sinergitas antar instansi terkait serta masyarakat namun disisi lain Polres Tabanan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan / tuntutan dan harapan dari masyarakat   untuk senantisa meningkatkan kinerja dan pelayanan Kepolisian yang masih diniali belum seluruhnya terpenuhi antara lain : Postur Polri yang profesional, transparan dan bebas dari KKN, keberadaannya ditengah tengah masyarakat, pelayanan prima yang cepat, tidak mempersulit dan tuntas dalam menyesaikan masalah, penegakan hukum yang jujur dan adil serta transparansi proses penyidikan, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presdien tahun 2019 berjalan aman dan lancar.

Target yang telah ditentukan tahun 2018 belum seluruhnya tercapai 100% sehingga keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya bisa memuaskan seluruh masyarakat dimana dengan adanya tunggakan kasus yang terjadi di wilayah Hukum Polres Tabanan yang belum terselesaikan, Kasus adat/konflik sosial yang terjadi belum bisa diselesaikan secara tuntas karena memerlukan kerjasama lintas sektoral disamping itu pula lambannya para pemangku kepentingan seperti MMDP, MUDP dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini akan menjadi perhatian Polres Tabanan dalam kebijakan dan strategi Polres Tabanan pada Rencana kerja tahun 2019

 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi

  1. Visi Polda Bali

Terwujudnya Polda Bali sebagai sosok pengayom, pelindung, pelayan dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Kamtibmas yang berlandaskan gotong royong menuju Bali “ Mandara “.

  • Maju               :    Bergerak dinamis sesuai dinamika perkembangan dunia;
    • Aman             :     Terhindar dari ancaman anarkis, teroris, dan tindakan meresahkan;
    • Damai            :     Kesejukan hidup lahir bathin;
  • Sejahtera      :     Terhindar dari beban ekonomi sebagai akumulasi diperolehnya aman, damai dan maju.

2. Visi Polres Tabanan

Terwujudnya Polres Tabanan sebagai sosok pengayom, pelindung, pelayan dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Kamtibmas yang berlandaskan gotong royong menuju Shanti Jagadhita untuk mewujudkan ” Tabanan Serasi ”.

  • Tabanan Sejahtera : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan yang cerdas, berderajat sehat, serta berakhlak yang tinggi, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mantap dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup;
  • Tabanan Aman : Terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  • Tabanan Berprestasi : Terwujudnya prestasi keluarga, perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tabanan, di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional, nasional dan internasional;

      3. Misi Polda Bali

Dengan mengacu kepada visi tersebut maka misi Polda Bali:

a)        meningkatkan soliditas dan sinergitas fungsi operasional dan pembinaan;

b)        reformasi internal bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran;

c)        melaksanakan revolusi mental;

d)        melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara mudah, responsif, dan transparan;

e)        memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan mendorong partisipasi publik;

f)         memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

g)        memperkuat kemampuan personil mencegah kriminalitas melalui pengembangan perpolisian masyarakat;

h)       melaksanakan rekrutmen personil dengan prinsip Betah dan bebas KKN;

i)         meningkatkan pelayanan prima kepolisian untuk meningkatkan public trust;

j)          meningkatkan kemampuan deteksi dini;

k)        meningkatkan kemampuan penegakkan hukum melalui pelatihan;

l)         meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menggalang potensi masyarakat untuk memelihara Kamtibmas;

m)      menghadirkan anggota pada sentra-sentra pelayanan publik.

       4. Misi Polres Tabanan

Mengacu kepada Visi Polres Tabanan Terwujudnya Polres Tabanan sebagai sosok pengayom, pelindung, pelayan dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Kamtibmas yang berlandaskan gotong royong menuju   ” Shanti Jagadhita ” untuk mewujudkan ” Tabanan Serasi ”.

maka misi Polres Tabanan sebagai berikut :

a)        meningkatkan soliditas dan sinergitas fungsi operasional dan pembinaan pada Polres Tabanan;

b)        reformasi internal bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran;

c)        melaksanakan revolusi mental menuju perubahan mindset dan cultura set kearah yang lebih baik;

d)        melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara mudah, responsif, dan transparan serta akuntabel;

e)        memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusip;

f)         memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

g)        memperkuat kemampuan personil mencegah kriminalitas melalui pengembangan perpolisian masyarakat;

h)       meningkatkan pelayanan prima kepolisian untuk meningkatkan public trust;

i)         meningkatkan kemampuan deteksi dini fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas;

j)          meningkatkan kemampuan penegakkan hukum melalui pelatihan;

k)        meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menggalang potensi masyarakat untuk memelihara Kamtibmas;

l)         menghadirkan anggota berseragam pada sentra-sentra pelayanan publik.

 

Tujuan Jangka Menengah

1. Polda Bali

1)      terwujudnya personel Polda Bali yang beriman. Professional modern dan terpercaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ada diwilayah hukum Polda Bali;

2)      terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polda Bali sehingga dapat member rasa aman, tentram dan damai bagi masyarakat Bali;

3)      terwujudnya pengembangan perpolisian masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang berorientasi pada kepada penyelesaian akar masalah;

4)      terbangunnya kemitraan dengan instansi terkait/lembaga maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polda Bali khususnya dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat;

5)      terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, transparan, akuntabel dan anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pada setiap kasus kasus kriminalitas yang terjadi tanpa dikriminasi dan tidak melanggar HAM (Hak Azasi Manusia) diwilayah hukum Polda Bali;

6)      teramankannya setiap kebijaksanaan pemerintah dan terwujudkannya akuntabilitas kinerja Polda Bali.

2. Polres Tabanan

1)      terwujudnya personel Polres Tabanan yang beriman Professional modern dan terpercaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ada diwilayah hukum Polres Tabanan;

2)      terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Tabanan sehingga dapat member rasa aman, tentram dan damai bagi masyarakat Tabanan;

3)      terwujudnya pengembangan perpolisian masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang berorientasi kepada penyelesaian akar masalah;

4)      terbangunnya kemitraan dengan instansi terkait/lembaga maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Tabanan khususnya dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat;

5)      terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, transparan, akuntabel dan anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pada setiap kasus kasus kriminalitas yang terjadi tanpa diskriminasi dan tidak melanggar HAM (Hak Azasi Manusia) diwilayah hukum Polres Tabanan;

6)      teramankannya setiap kebijaksanaan pemerintah dan terwujudkannya akuntabilitas kinerja Polres Tabanan.

Sasaran Prioritas

1. Polda Bali

1)           Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi untuk Mempercepat Perbaikan Kultur Organisasi”

2)           Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2019 secara Aman, Tertib, Lancar dan Demokratis

3)           Pemetaan Aktifitas Siber, Penegakan Hukum Kejahatan Siber dan Produksi Konten Kreatif dalam Rangka Merawat Ke-Bhinekaan di Media Sosial ;

4)           Peningkatan Profesionalisme Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme, Narkoba, Korupsi dan Kejahatan Lainnya yang Meresahkan Masyarakat ;

5)           Peningkatan Fasilitas Aparatur Polri dan Pelayanan Kepolisian di Lokasi Prioritas pada Wilayah Perbatasan NKRI ;

6)           Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif untuk Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi ;

7)           Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Polri ;

8)           Pemetaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan (Blue Print) Sarpras; Pemenuhan Kebutuhan Minimal Alpalkam dan Almatsus Polri Sesuai Tugas dan Fungsi OrganisasiPolri secara Bertahap;

2. Polres Tabanan

1)         Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Polres Tabanan Berbasis Teknologi Informasi untuk Mempercepat Perbaikan Kultur Organisasi kearah yang lebih baik ;

2)        Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2019 secara Aman, Tertib, Lancar dan Demokratis diwilayah hukum Polres Tabanan;

3)         Produksi Konten Kreatif dalam Rangka Merawat Ke-Bhinekaan di Media Sosial;

4)         PeningkatanProfesionalisme Penegakkan Hukum Terhadap kejahatan Konvensional, Transnasional, kejatahan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimlikasi kontijensi dan Kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;

5)         Penguatan sistem pengawasan dan sistim Manajemen Kinerja yang Efektif untuk Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi;

6).       Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Polri ;

7)         Pemetaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan (Blue Print) Sarpras; Pemenuhan Kebutuhan Minimal Alpalkam dan Almatsus Polri Sesuai Tugas dan Fungsi OrganisasiPolri secara Bertahap;

 

ARAH KEBIJAKAN

1. Kebijakan Polda Bali

Untuk mewujudkan sasaran prioritas Polda Bali Tahun 2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut;

  1. Sasaran Prioritas kesatu : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi untuk Mempercepat Perbaikan Kultur Organisasi””, yaitu:

1)        arah kebijakan “evaluasi dan pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi” dengan strategi :

a)        pengembangan Electronic Registration and Identification (ERI); pengembangan RTMC dan TMC

b)        pengembangan sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan SKCK di Polsek;

2)        arah kebijakan “peningkatan keberpihakan didalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan” dengan strategi penyelidikan dan penyidikan terhadap korban yang berjenis kelamin perempuan dan anak oleh penyidik wanita.

3)        arah kebijakan “pengelolaan tata ruang SPKT yang humanis;” dengan strategi pembangunan dan renovasi ruangan SPKT yang humanis dengan dilengkapi sarana pendukung;

4)        arah kebijakan “pengelolaan quick response kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel” dengan strategi :

a)        peningkatan kegiatan Turwali, PAM VIP/Obvitnas, penangkalan dan pelacakan;

b)        peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis.

2. Sasaran Prioritas kedua : “Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2019 secara Aman, Tertib, Lancar dan Demokratis”, yaitu:

1)        arah kebijakan “peningkatan kemampuan deteksi aksi intelijen yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam pelaksanaan Pemilu” dengan strategi: peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas, saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai;

2)        arah kebijakan “peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 “ dengan strategi pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan Kamtibmas;

3)        arah kebijakan “pengamanan Pemilu 2019 yang tertib, aman, lancar dan demokratis“ dengan strategi :

a)        pembentukan Satgas anti money politics guna memberikan deterrent effect untuk meminimalisir terjadinya korupsi;

b)        pembentukan Satgas Siber Pemilu;

c)         penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra Gakkumdu.

3. Sasaran Prioritas ketiga : “Pemetaan Aktifitas Siber, Penegakan Hukum Kejahatan Siber dan Produksi Konten Kreatif dalam Rangka Merawat Ke-Bhinekaan di Media Sosial” yaitu:

1)        arah kebijakan “pemetaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional” dengan strategi:

a)        pelaksanaan kegiatan kontra terhadap kejahatan media dan telekomunikasi;

b)        pembangunan teknologi intelijen yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan tantangan tugas dengan mendistribusikan dan mengoperasionalisasikan Alsus intelijen keamanan dalam sistem yang terintegrasi (penginderaan intelijen) di tingkat Polda Bali hingga Polsek disertai pelatihan bagi operator yang mengawaki Alsus;

2)        arah kebijakan “peningkatan sistem keamanan Siber”dengan strategi pembentukan Satgas e-commerce, Satgas Child Porn, Satgas Pilpres dan Satgas Media Sosial;

3)        arah kebijakan “penguatan kerja sama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka keutuhan NKRI” dengan strategi :

penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran organisasi masyarakat/komunitas masyarakat agar berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitarnya tentang pentingnya menjaga Pancasila demi keutuhan NKRI;

a)        penyuluhan dan pembinaan langsung kepada generasi muda mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengikutsertakan tenaga pendidik, aktivis peduli pendidikan dan akademisi untuk menyuarakan anti hoax;

4)        arah kebijakan “peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dalam upaya mengelola media sosial” dengan strategi :

a)        peningkatan jumlah followers serta militansi followers terhadap media sosial Polri;

b)        peningkatanchannel interaksi masyarakat serta sekaligus menjadikannya sebagai garda terdepan penyebaran berita yang benar.

4. Sasaran Prioritas keempat : “Peningkatan Profesionalisme Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme, Narkoba, Korupsi dan Kejahatan Lainnya yang Meresahkan Masyarakat”, yaitu :

1)        arah kebijakan “peningkatan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik” dengan strategi :

a)        pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;

b)        pemenuhan teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan, pengungkapan dan pelayanan penegakan hukum;

c)         pembentukan Satgas pangan; Pungli; KUPVA; pengendali inflasi dan skimming; dan waspada investasi;

d)        peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional;

 

2)        arah kebijakan “proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit,   pemerasan dan makelar kasus” dengan strategi :

a)        peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan;

b)        pembangunan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-Penyidikan);

3)        arah kebijakan “penanganan kebakaran hutan dan lahan” dengan strategi :

a)        pembentukan Satgas kebakaran hutan;

b)        peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan Istansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan.

5. Sasaran Prioritas kelima : “Peningkatan Fasilitas Aparatur Polri dan Pelayanan Kepolisian di Lokasi Prioritas pada Wilayah Terluar”, yaitu :

1)        arah kebijakan “penyusunan dan pengusulan kebutuhan ideal aparatur, sarpras dan anggarannya” dengan strategi penyusunan rencana kebutuhan anggaran, Sarpras dan personel ideal di Lokasi Prioritas pada wilayah perbatasan NKRI dengan cara bottom up;

2)        arah kebijakan “pembangunan Polsek dan/atau Pos pengamanan wilayah perbatasan secara bertahap” dengan strategi pembangunan Polsek/Polsubsektor di wilayah pulau terluar;

3)        arah kebijakan “peningkatan kerjasama dengan BNPP dan K/L terkait” dengan strategi pembuatan MoU dengan BNPP dan KL terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;

4)        arah kebijakan “pemberdayaan masyarakat wilayah terluar” dengan strategi :

a)        peningkatan Sarpras patroli pulau terluar;

b)        peningkatan Turwali pulau terluar;

c)         peningkatan budaya tertib lalu lintas, khususnya di wilayah pulau terluar.

6. Sasaran Prioritas keenam : “Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif untuk Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi” yaitu :

1)        arah kebijakan “penanganan publik komplain” dengan strategi :

a)        percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;

b)        penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online.

2)        arah kebijakan “penguatan saber pungli” dengan strategi :

a)        pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya bekerjasama dengan instansi terkait;

b)        pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda Bali;

3)        arah kebijakan “pencegahan korupsi diinternal Polri” dengan strategi :

a)        pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

b)        penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat;

c)         peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian;

4)        arah kebijakan “pelaksanaan sistem manajemen kinerja” dengan strategi :

a)        penguatan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja/Salak Bali;

b)        peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;

c)         penerapan reward and punishment di Satuan Kerja;

5)        arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dengan strategi :

a)        penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Polda Bali;

b)        pembangunan 1 Satwil Polda Bali untuk mendapat predikat ZI menuju WBK;

c)         pengembangan ITK terhadap 1 Satker tingkat Polda Bali;

d)        pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RBP di lingkungan Polda Bali;

e)        pelaksanaan monitoring dan evaluasii pelaksanaan pelaporan quick wins;

f)          pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik

7. Sasaran Prioritas ketujuh : “Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Polri” yaitu :

1)        Arah kebijaan “penyusunan analisa beban kerja pada struktur organisasi Polri” dengan strategi

a)        Pembangunan aplikasi ABK berbasis TI;

b)        Menyusun ABK pada Satker Polda dan kewilayahan;

2)        arah kebijakan “pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan” dengan strategi pembinaan karir aparatur Polri berbasis kompetensi dengan pendekatan merryt sistem yang didukung TI secara dinamis dan terintegrasi;

3)        arah kebijakan “penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi” dengan strategi pembinaan karir aparatur Polri berbasis kompetensi dengan pendekatan merrytsystem yang didukung TI secara dinamis dan terintegrasi;

4)        arah kebijakan “peningkatan pelaksanaan e- government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement;” dengan strategi :

a)        pengembangan aplikasi SMAP;

b)        pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.

c)         arah kebijakan “Peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri” dengan strategi :

a)        pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan kewilayahan untuk mencapai pelayanan secara paripurna kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;

b)        pengelolaan pembiayaan material fasilitas kesehatan secara efisien dan efektif;

c)         peningkatan jumlah peserta BPJS bagi aparatur Polri dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Polri;

d)        peningkatan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polri;

e)        peningkatan standar akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara sesuai program Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);

f)          peningkatan jumlah Rumah Sakit Bhayangkara menjadi Satker pengelola keuangan BLU

8. Sasaran Prioritas Kedelapan : “Pemetaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan (Blue Print) Sarpras; Pemenuhan Kebutuhan Minimal Alpalkam dan Almatsus Polri Sesuai Tugas dan Fungsi Organisasi Polri secara Bertahap” yaitu arah kebijakan “pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri dengan strategi pengkajian terhadap prototype rumah dinas Polri tipe kecil;

 

  1. Kebijakan Polres Tabanan

Untuk mewujudkan sasaran prioritas Polda Bali Tahun 2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut;

  1. Sasaran Prioritas kesatu : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi untuk Mempercepat Perbaikan Kultur Organisasi”, yaitu :

1)        arah kebijakan “peningkatan keberpihakan didalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan” dengan strategi penyelidikan dan penyidikan terhadap korban yang berjenis kelamin perempuan dan anak oleh penyidik wanita.

2)        arah kebijakan “pengelolaan quick response kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel” dengan strategi :

a)        peningkatan kegiatan Turwali, PAM VIP/Obvitnas, penangkalan dan pelacakan;

b)        peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis;

c)         Peningkatan Turwali fungsi diskresi;

d)        Peningkatan patroli perairan.

2. Sasaran Prioritas kedua : “Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2019 secara Aman, Tertib, Lancar dan Demokratis”, yaitu :

1)        arah kebijakan “peningkatan kemampuan deteksi aksi intelijen yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam pelaksanaan Pemilu” dengan strategi peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas, saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai;

2)        arah kebijakan “peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 “ dengan strategi pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan Kamtibmas;

3)        arah kebijakan “pengamanan Pemilu 2019 yang tertib, aman, lancar dan demokratis“ dengan strategi :

a)        pembentukan Satgas anti money politics guna memberikan deterrent effect untuk meminimalisir terjadinya korupsi;

b)        penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra Gakkumdu.

3. Sasaran Prioritas ketiga : “Pemetaan Aktifitas Siber, Penegakan Hukum Kejahatan Siber dan Produksi Konten Kreatif dalam Rangka Merawat Ke-Bhinekaan di Media Sosial” yaitu :

1)        arah kebijakan “pemetaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional” dengan strategi :

a)        pelaksanaan kegiatan kontra terhadap kejahatan media dan telekomunikasi;

b)        mengoperasionalisasikan Alsus intelijen keamanan dalam sistem yang terintegrasi (penginderaan intelijen) di tingkat Polrers hingga Polsek disertai pelatihan bagi operator yang mengawaki Alsus;

2)        arah kebijakan “penguatan kerja sama dengan civil society untuk merawat kebhinekaan dalam rangka keutuhan NKRI” dengan strategi :

a)        penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran organisasi masyarakat/komunitas masyarakat agar berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitarnya tentang pentingnya menjaga Pancasila demi keutuhan NKRI;

b)        penyuluhan dan pembinaan langsung kepada generasi muda mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengikutsertakan tenaga pendidik, aktivis peduli pendidikan dan akademisi untuk menyuarakan anti hoax;

3)        arah kebijakan “peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dalam upaya mengelola media sosial” dengan strategi :

a)        peningkatan jumlah followers serta militansi followers terhadap media sosial Polri;

b)        peningkatan channel interaksi masyarakat serta sekaligus menjadikannya sebagai garda terdepan penyebaran berita yang benar.

4. Sasaran Prioritas keempat : “Peningkatan Profesionalisme Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme, Narkoba, Korupsi dan Kejahatan Lainnya yang Meresahkan Masyarakat”, yaitu :

1)        arah kebijakan “peningkatan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik” dengan strategi :

a)        pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;

b)        peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional;

2)        arah kebijakan “proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus” dengan strategi : peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan.

5. Sasaran Prioritas kelima : “Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif untuk Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi” yaitu :

1)        arah kebijakan “penanganan publik komplain” dengan strategi percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;

2)        arah kebijakan “pencegahan korupsi diinternal Polri” dengan strategi :

a)        pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

b)        penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat;

c)         peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian.

3)        arah kebijakan “pelaksanaan sistem manajemen kinerja” dengan strategi :

a)        penguatan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja/Salak Bali;

b)        peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;

c)         penerapan reward and punishment terhadap personel Polres Tabanan;

6. Sasaran Prioritas keenam : “Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Polri” yaitu :

1)        Arah kebijaan “penyusunan analisa beban kerja pada struktur organisasi Polri” dengan strategi menyusun ABK pada Polres dan Polsek jajaran Polres Tabanan;

2)        arah kebijakan “peningkatan pelaksanaan e- government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement” dengan strategi :

a)        Operasionalisasi aplikasi SMAP;

b)        pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

 

PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

 1. Polres Tabanan melaksanakan 8 Program dan 29 Kegiatan.

2. Pagu Indikatif

Rencana anggaran Polres Tabanan dalam Pagu Indikatif TA. 2018 sebesar Rp. 95.581.980.000,- terdiri dari sumber RM sebesar Rp. 90.497.830.000,- dan sumber PNBP sebesar Rp. 5.084.150.000 . Anggaran per belanja sebagai berikut :

  1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 73.098.632.000,-
  2. Belanja Barang sebesar Rp. 22.483.348.000,-
  3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,-

 

  1. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Tabanan ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mendapatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas – tugas Polri pada Polres Tabanan dan jajaran pada tahun 2019.

KAPOLRES TABANAN

KAPOLRES TABANAN

lantastabanan-link-banner

lantastabanan-link-banner

Berita dan Informasi

Berita dan Informasi

Poling

Sejauh mana Portal Kepolisian Resor Tabanan dapat membantu anda dalam mencari informasi tentang Kepolisian di Tabanan ?

View Results

Loading ... Loading ...

Buku Tamu

Previous Next
Latest on Wed, 04:50 pm

Luthfi Zulkarnain: Pelayanan sudah bagus, perlu ditingkatkan

Budiarta: untuk Polres Tabanan tingkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dicintai masyarakat, bravo

Krisnawan: Polres Tabanan Mantap

» Leave a reply




Connect with

https://www.facebook.com/pages/Polres-Tabanan/344492598926439

Connect With :

twitter @tabanan_polres

twitter @tabanan_polres

E – Berkat Bli Polres Tabanan

E – Berkat Bli Polres Tabanan
Home | Profil Instansi | Pelayanan | Informasi | Fungsi dan Bagian | DPO | Berita | Kontak
Kepolisian Resor Tabanan Jl. Pahlawan 12, Tabanan - Bali 82113. Phone : 0361 - 811210